Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, pemerintah mengajukan RAPBN 2009 mencapai angka di atas Rp 1.000 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.022,6 triliun atau meningkat Rp 127,6 triliun atau 14,3 persen dari APBN-Perubahan 2008.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hal itu dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2009 beserta nota keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8).
Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun atau naik Rp 132,7 triliun atau 13,4% dari APBN-P 2008. Dengan demikian, defisit anggaran dalam tahun 2009 diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun atau 1,9% Produk Domestik Bruto (PDB).
Berkaitan dengan belanja negara ini, pemerintah pun berencana menaikkan gaji pokok pegawai negeri dan pensiunan rata-rata 15 persen, pemberian gaji ke-13 untuk pegawai negeri dan pensiunan, serta perbaikan sistem pembayaran uang pensiun. Untuk aparat birokrasi ini, pemerintah mengalokasikan anggaran pegawai Rp 143,8 triliun atau naik sekitar Rp 20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraan tahun 2008.
SBY menjelaskan, selama empat tahun terakhir, pendapatan PNS golongan terendah telah ditingkatkan 2,5 kali, dari Rp 674.000,00 per bulan pada 2004 menjadi Rp 1,721 juta tahun 2009.
Asumsi dasar
Sebagai basis perhitungan RAPBN 2009, dengan mempertimbangkan situasi ekonomi global dan domestik, pemerintah telah menyusun asumsi indikator ekonomi makro. Asumsi dasar itu meliputi pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,2%, tingkat inflasi 6,5%, nilai tukar rata-rata rupiah Rp 9.100,00 per dolar AS, serta suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) tiga bulan rata-rata 8,5%.
"Pemerintah mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia untuk tahun 2009 adalah sebesar 100 dolar AS per barel. Harga ini masih dalam cakupan harga yang disepakati DPR, yakni antara 95-120 dolar AS per barel," ujar SBY.
Presiden menyebutkan risiko harga minyak mentah di pasar internasional diperkirakan mencapai 130 dolar AS/barel dan lifting minyak mentah Indonesia tahun 2009 diharapkan 950.000 barel per hari.
Presiden SBY menjelaskan, angka pendapatan negara Rp 1.022,6 triliun tersebut direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 726,3 triliun dalam tahun 2009, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 295,3 triliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 triliun.
Transfer ke daerah
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, tahun 2009 direncanakan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 303,9 triliun atau naik sebesar Rp 11,5 triliun (3,9%) dari APBN-P 2008.
"Anggaran tersebut direncanakan dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp 22,3 triliun, serta otonomi khusus Rp 8,3 triliun," ujar SBY.
Kebijakan pokok anggaran transfer daerah dalam tahun 2009, di antaranya adalah DAU yang direncanakan sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri neto dengan memperhitungkan subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pupuk sebagai bentuk berbagi beban antara pemerintah dan daerah.
Menanggapi transfer ke daerah tersebut, anggota DPR RI Alvin Lie dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mengaku khawatir dengan rencana tersebut.
Ia juga mengatakan, dengan kenyataan tersebut, sakitnya pemerintah pusat juga harus dirasakan pemerintah daerah. "Berarti, nanti pemerintah daerah pun akan menanggung beban subsidi BBM dan listrik. Sanggupkah daerah menanggung itu nanti?" ujarnya.
Nah kalo gaji pegawai negeri naik 15% dari penghasilan sebelumnya, terus bagaimana nasib para guru bantu dan honorer? padahal mereka jauh lebih membutuhkan kenaikan gaji daripada para pegawai negeri sipil yang bisa mencari sampingan dimana- mana? Sing karunya euy.....................
sumber : PR, sabtu (manis) 16 Agustus 2008 (hal1 dan hal 7 kol 1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar